Download Permendagri 13 Tahun 2006

Download Permendagri 13 Tahun 2006 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI Menimbang.

Permendagri 13 Tahun 2006 Dan Perubahannya

0 Number of Embeds.

Download permendagri 13 tahun 2006. MOHAMAD ERVANSE Created Date. Download Lampiran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Itulah informasi mengenai lampiran permendagri no 13 tahun 2006 lengkap yang dapat kami bagikan.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negeri menimbang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851. Silahkan download dokumen Permendagri melalui link dibawah ini.

15 Mei 2006 KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN ORGANISASI KODEURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH1 URUSAN WAJIB1 01Pendidikan 1 01 01 Dinas Pendidikan 1 01 02 Kantor Perpustakaan Daerah 1 01 03 Dst1 02Kesehatan 1 02 01 Dinas Kesehatan 1 02 02. PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 Author. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu.

13 Tahun 2006 Tanggal. Download Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor.

13 Tahun 2006 Tanggal. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam. 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI Menimbang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun.

Download Permendagri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah di situs info asn. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 05 Lampiran Permendagri 13 2006.

Lampiran Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Download Permendagri 13 Tahun 2006. Permendagri no 13 tahun 2006 1.

Download Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor. Jika ada masalah dalam proses download atau ada yang ingin Anda sampaikan.

Silahkan Anda download file dokumen di atas. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Menteri. 15 Mei 2006 KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD x xx xx 01 Program Pelayanan.

Admin blog Tentang Tahun 2019 juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait lampiran permendagri no 13 tahun 2006 lengkap dibawah ini. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI Menimbang. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI.